TENTANG GUNYAM

BPJS Naik, Wajar Toh?



Baru baru ini, Negara Republik Indonesia mulai gonjang ganjing. Media sosial, media masa sampai rumput tetangga tak mau ketinggalan isu hangat. Bukan cerita soal KKN di Kampung Penari atau pak RT yang punya istri simpanan, tapi soal kelangsungan pelayanan jaminan sosial kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Beredar kabar dari segala penjuru, bahwa di istana sedang sibuk membicarakan BPJS kesehatan yang semakin hari semakin defisit. Sejak lima tahun lalu, program kebanggaan pemerintah ini beralih dari PT Askes ke BPJS per 1 Januari 2014. p

Persoalan defisit tak bisa dibilang remeh. Kalau diibaratkan penyakit, defisit BPJS Kesehatan ini sudah menahun dan komplikasi. Enggak cukup dengan minum jamu gendong dari Mbok Nira, tapi harus dibawa ke ruangan observasi untuk diambil tindakan. Coba bayangkan, pada tahun pertama sejak kelahirannya 2014 silam, BPJS kesehatan merugi Rp 3,3 Triliun terus meningkat tahun 2015 menjadi Rp 5,7 Triliun. Tahun 2016 menanjak lagi jadi Rp 9,7 Triliun, 2017 naik sedikit jadi Rp 9,75 Triliun dan tahun 2018 naik menjadi Rp 16,5 Triliun. Bahkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris berhitung, defisit BPJS akan membengkak menjadi Rp 77,8 Triliun pada tahun 2024. Potensi pembengkakan defisit BPJS Kesehatan ini dimulai pada tahun 2020 diangka Rp 39,5 Triliun, 2021 Rp 50,1 Triliun, 2022 Rp 58,6 Triliun, 2023 Rp 67,3 Triliun dan pada 2024 Rp 77,9 Triliun.

Dengan sejumlah potensi yang pasti merugikan (BPJS), tentu harus diambil langkah langkah strategis. Hasil analisis di ruang observasi terhadap penyakit menahun ini, menurut Fachmi Idris perlu dilakukan upaya policy mix atau meningkatkan iuran sebagaimana dikutip dari halaman Kompas.com.

Dengan perubahan iuran premi, maka persoalan defisit yang dialami BPJS Kesehatan secara terstruktur akan bisa terselesaikan. Ahh yang benerrr. Inget ini bukan gombalan tapi harapan yah…

Ide brilian ini juga sebelumnya digagas oleh menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati, yakni kenaikan diusulkan dua kali lipat, owalaaaahhh Maak. Itu artinya peserta JKN kelas I yang awalnya membayar Rp 80 ribu per bulan maka diharuskan membayar Rp 160 ribu. Kemudian kelas II yang awalnya membayar Rp 51 ribu akan naik menjadi Rp 110 ribu, sementara untuk warga kelas III yang awalnya hanya membayar Rp 25.500 diharuskan membayar Rp 42 ribu.

Semua ini dilakukan demi kebaikan, Guys, jadi jangan protes. Emang siapa yang mau biayain sampean kalau tiba-tiba sakit (dengar iuran naik) dan gak punya uang. Rumah sakit mana yang mau nolong? Coba jelaskan. Eh tapi jangan ditelfonin tiap bulan ya, kalau masyarakat pada nunggak kayak tunggakan home credit.

Selama ini BPJS Kesehatan sudah jadi dewa penolong buat semua umat manusia di tanah air kita ini. Tiap kali sakit pilek kita bisa langsung masuk klinik atau puskesmas tanpa bayar (walau dapat obat seadanya). Terus kalau kritis ‘kan bisa langsung masuk rumah sakit dan dapat kamar sesuai harapan (kalau kenal orang dalam). Nah sebegitu bermanfaatnya BPJS bagi kita semua. Jadi apalagi masalahnya?

Masalahnya adalah masyarakat makin esmosih pas dengar naiknya BPJS bersamaan dengan naiknya tunjangan dewan pengawasnya. Tersiar kabar, gaji pegawainya itu lho, Mak, katanya gede-gede. Tapi yo sabar sabar sih, jangan gampang terprovokasi, mungkin itu hanya ilusi.

Eh kembali lagi ke masalah umat yang kronis. Omong-omong, kalau enggak naik, defisit BPJS yang sudah menjadi penyakit menahun akan memberi dampak buruk pada semua orang, katanya. Emang mau gaji karyawannya dipotong terus buat bayar defisit? ‘Kan kita jadi zolim. Enggak tega loh, biaya hidup sekarang makin tinggi. Kalau gaji dipotong anak-anak mereka makan apa? Biaya beli susu mahal, Mak. Biaya ke Bali juga mahal. Gak bisa beli hotweel nanti kalau aku begini terus. Kalau sampean yang enggak bisa jalan-jalan ndak apa-apa, ,kan sampean tidak pusing mikirin umat yang pegang kartu sakti.

Sampean ‘kan bisa beli rokok tiap hari, masa bayar iuran BPJS yang segitu saja enggak bisa. Malah nugggak terus, piye toh. Rokok aja naik kelas ke yang elektronik apa tuh? Vape. Jadi wajar toh kalau naik?  #**!*!!%**####### (*)

Tapi begini loh, ada baiknya soal kesehatan ini dikembalikan ke daerah masing-masing atau malah pribadi. Niat negara memang baik sih, ingin mengurusi salah satu persoalan mendasar masyarakat yakni kesehatan. Akan tetapi kalau nyatanya malah jadi ruwet ya mending diberikan ke daerah jadi Jamkesda. Biarpun ada istilah gotong royong atau subsidi silang, kami rakyat jelata enggak kuat sama godaan pelayanan BPJS di fasilitas kesehatan yang selalu dijutekin, dipandang sebelah mata, dan dipersulit dalam pelayanan. Sudah jauh-jauh dari daerah datang ke rumah sakit bawa rujukan berharap dapat pertolongan, tapi apa yang terjadi “Maaf enggak ada kamar” lah ‘kan piye? Esmosihh… jadi bikin kapok bayar, akhirnya nunggak. Mohon maaf bukan curhat.

Kalau kemudian asuransi kesehatan diberikan ke daerah, daerah akan bisa mengontrol dan mengevaluasi fasilitas yang ramah dan mana masyarakat yang terus menerus menunggak. Nah ini baru dinamakan dengan “gotong royong semua tertolong”. Menolong ‘kan harus iklas enggak sambil ngedumel, nanti pahalanya buyar.

Jadi gimana? Menurut sampean BPJS harus naik apa tetap enggak naik? Ehh (*)

Bagiku menulis itu seperti jatuh cinta, yang hadir tanpa berencana dan indahnya datang tanpa rekayasa waktu. Ketika hasrat itu datang, maka menulislah.

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *