TENTANG GUNYAM

Poster-Poster yang Menusuk Pikiran Pemerintah



Oleh Arif Sodakoh

Hari ini, tanggal 24 September 2019, saya ingin mengomentari tentang poster yang diperlihatkan oleh para mahasiswa ketika berdemo di sejumlah titik  (berbagai wilayah). Sebelum membahas poster, saya memaparkan sedikit tentang penyebab terjadinya aksi demo. Beberapa pemicu aksi demo adalah (a) RUU KPK atas inisiatif DPR (masa jabatan hitungan hari) yang disetujui oleh Jokowi (presiden) secara (terkesan) tergesa-gesa disahkan, (b) RUU KPK dinilai oleh banyak pihak melemahkan independensi dalam menjalankan tugas, sedangkan masyarakat menilai kinerja KPK sangat bagus yang dibuktikan tertangkapnya para koruptor kelas tinggi (salah satunya Setya Novanto), dan (c) RUU Pertanahan (pro investor/lembaga), RUU Permasyarakatan (hak cuti bersyarat bagi napi), RUU SDA (pro investor/lembaga), RKUHP penghinaan presiden dan wakil presiden, aborsi (korban pemerkosaan dihukum jika aborsi), gelandangan (didenda), dan koruptor (hukumannya dikurangi). Pemicu-pemicu di atas menjadi motif para mahasiswa melakukan aksi demo.

Aksi demo bertagar Gejayan Memanggil yang dilakukan oleh mahasiswa PTN/PTS di Yogyakarta dan di sejumlah titik Pulau Jawa. Titik aksi demo dilakukan di gedung DPR masing-masing daerah, terkhusus, sejumlah PTN/PTS di Jakarta yang melakukan aksinya di gedung DPR RI (pusat). Setelah pemerintah tidak mengindahkan seruan pendemo tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), saya rasa, aksi demo akan semakin meluas. Para pendemo yang dari daerah bisa berdatangan ke Jakarta.

Dalam aksi demo, para mahasiswa, sebagian besar, membawa poster yang bertuliskan kalimat yang bermajas sindiran. Poster inilah yang memicu saya untuk menulis. Kalimat, tentu saja, diartikan sebagai bahasa yang memiliki kekuatan mahadahsyat. Bahasa adalah media tanpa batas yang berisikan apa pun di dalamnya, termasuk, pemahaman manusia. Seseorang yang mampu memahami bahasa akan memungkinkan untuk memahami bentuk-bentuk bahasa, salah satunya, poster yang dipamerkan oleh para mahasiswa di jalanan. Berikut beberapa poster: (a) “Aku Kira yang Lemah Cuma Hatiku, Ternyata KPK Juga.” (b) “Aku Ingin ‘Yang-yangan’ Tanpa Takut Ditangkap Polisi.” (c) “Asline Mager, tapi Piye Meneh DPR e Pekok.” (d) “Negara Sudah Darurat Sampai Introvert Rela Ikut Demo. (e) “Negara Tidak Memfasilitasi Rindu, Tapi Mencampuri Urusan Saat Kita Bertemu.” (f) “Demi Indonesia Aku Rela Skinkerku Sia-sia.” (g) “Jangan Matikan Keadilan Matikan Saja Mantanku.” (h) “Kami yang Minum DPR yang Mabok.” (i) “Gedung Ini Jadi Warung Pecel.” (j) “Itu DPR Apa Lagunya Afgan? Ko ‘Sadis’.” (k) “Selangkangan Bukan Urusan Pemerintah.” (l) “Indonesia Is Wonderfull Be Carefull.” (m) “Rakyat huhu-huhu, Bapak haha-hihi.´(n) “Asap Ini Menghalangi Ketampananku.” (o) “Kondom Bocor Bukan Urusan DPR.” (P) “DPR Is Full of Shit!!.” (q) “Senayan Tempat Jual-Beli Tanah Air.” (r) “Banten diem-diem aja itu bukan karena gak support. Tau kan Banten terkenal apanya? Jadi kalo ‘tbtb’ besok Anggota DPR ada yang muntah paku, itu support dari Banten udah bereaksi.” (s) “One Piece belum tamat, Masa KPK Sudah Tamat.” Kalimat-kalimat dalam poster tentu tidak serta-merta sembarang, asal terkesan lucu semata. Para mahasiswa paham akan kalimat yang dituliskan untuk menyindir para pemangku kebijakan (DPR dan pemerintah). Dari sekian banyak poster, saya melihat (hampir) semuanya menggunakan majas sindiran yang berkategori ironi (gaya bahasa sindiran yang halus). Majas ironi memang terdengar lembut didengar (tidak kasar), tetapi majas ini yang bisa “menusuk” atau “mengganggu” pikiran yang dituju (Anggota DPR dan pemerintah). Berbeda dengan majas sarkasme (gaya bahasa sindiran yang kasar), majas sarkasme terkesan menyinggung perasaan secara langsung tanpa tedeng aling-aling. Kita ketahui bersama bahwa poster yang dibawa oleh para mahasiswa merupakan poster berjenis propaganda, yaitu poster yang berisikan kalimat yang bertentangan dengan wewenang pemerintah. Pada masa kolonial, poster ini dianggap tindakan makar karena meningkatkan semangat juang rakyat melawan penjajah.

Peristiwa tersebut merupakan tindakan kreatif dalam berbahasa melalui media poster. Pepatah mengatakan, “Bahasa lebih Tajam daripada Sembilah Pedang.” sangat relevan sampai hari ini, baik untuk melawan maupun untuk bertahan, bahasa bagian dari produk budaya yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia. Saya sangat pesimis jika manusia menyelsaikan masalah dengan “sembilah pedang”. Hari ini, saya sangat optimis terhadap konflik (perbedaan pendapat) yang diselesaikan dengan bahasa (impresif). Tentu saja perjuangan rakyat belum menemukan titik ideal, tetapi keinginan (cita-cita bersama [rakyat dan pemerintah]) akan menemukan titik ideal dengan jalur musyawarah (dialog).

***

Dewasa ini, mahasiswa mengalami dilematis atas pemahaman masyarakat terkait aksi demo di jalan setelah peristiwa ’98 (lengsernya Soeharto). Stigma masyarakat sangat kuat tentang aksi demo, terutama, orang tua yang merasa cemas jika anaknya menjadi aktivis pergerakan di kampus. Pesan yang disampaikan jangan ikut demo. Sikap seperti ini terbilang wajar karena orang tua tidak ingin anaknya kuliah lama. Mereka membiayai kuliah. Selain itu, peristiwa Reformasi ’98 merupakan tragedi yang memakan banyak korban­—itulah yang menjadi kekhawatiran orang tua kepada ananknya. Dilematis yang dihadapi mahasiswa memiliki dua sisi: (1) jika mahasiswa melakukan aksi demo, masyarakat merasa terganggu dan berpikir bahwa demo turun ke jalan merupakan aktivitas yang dilakukan mahasiswa sangatlah sia-sia (tidak bermanfaat). Atas dasar itu, mahasiswa banyak yang antipati terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, tetapi hari ini mahasiswa milenial secara serentak melakukan perkuliahan di jalan untuk memberikan siraman rohani kepada pemerintah dan (2) jika mahasiswa tidak melakukan aksi demo di jalan, masyarakat menganggap bahwa mahasiswa sudah tidak punya kekuatan sebagai kelompok sosial terdidik untuk penyelarasan kebijakan-kebijakan (hokum) yang pro rakyat. Seperti sepenggal puisi dari WS. Rendra berjudul “Sajak Sebatang Lisong” yang berbunyi, “Kita sendiri yang merumuskan keadaan, kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala, dan menghayati persoalan yang nyata.” “Apalah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan.” Penggalan puisi tersebut sangat relevan dengan identitas mahasiswa sebagai orang terpelajar yang nantinya menjadi penerus bangsa.

Hari ini, perjuangan mahasiswa akan terus bergelora—tentunya dengan suara-suara (bahasa) yang kreatif—tidak menggunakan diksi yang negatif—apalagi melakukan tindakan di luar batas—akan tetapi, kejadian di lapangan akan menentukan hal-hal yang tidak akan terduga—maka dari itu, pemerintah harus mau mendengarkan tujuh tuntutan mahasiswa (1) cabut RUU KPK, UU SDA, UU Permasyarakatan, batalkan Pimpinan KPK terpilih, batalkan RKUHP, batalkan Minerba, sahkan RUU PKS, Masyarakat Adat, dan PPRT, (2) tolak Polri dan TNI menempati jabatan sipil, (3) hentikan pembakaran hutan di Sumatra dan Kalimantan serta pidanakan yang terlibat dan cabut izinya, (4) bebaskan tahanan politik, (5) tolak RUU Tenaga Kerja, (6) hentikan kriminalisasi aktivis, (7) tarik mundur Polri dan TNI di Papua.

***

 

Ruang sederhana untuk bersenang-senang dari pikiran yang rumit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *