TENTANG GUNYAM

Masyarakat Alergi Pelayanan Publik, Tapi Enggak Buat KUA



Alergi bukan hanya bicara soal gatal-gatal akibat memakan sesuatu atau terkena sesuatu. Namun alergi bisa juga merambah ke dalam birokrasi.

Perlu diakui jika saat ini banyak masyarakat Indonesia sedang mengalami alergi dengan pelayanan publik. Bahkan lebih jauh sebagian ada yang trauma. Apa yang mereka takutkan? Pelayanan publik sudah seperti hantu yang menakutkan bagi sebagian kalangan. Kenapa bisa begitu?

Okeh jadi begini gaes, banyak hal yang menjadi alasannya.
Mulai dari ketidak ramahan, hingga prediksi sulitnya mengakses layanan publik tersebut selalu ada di benak masyarakat. Hal ini terjadi karena apa yang dilakukan para pegawai pemerintah khususnya, kerap dikeluhkan. Masyarakat sudah tak percaya dengan pelayanan publik. Coba cek saja, berapa ratus laporan keluhan pelayanan yang sifatnya publik yang diterima Ombusdman atau diberitakan surat kabar cetak maupun daring. Fenomena ini tidak bisa dikesampingkan, karena memang terjadi.

Misalnya, ketika ingin membuat dokumen kependudukan, banyak warga kelas bawah yang merasa sulit mengakses layanan ini.
Seperti buat KTP, itu sulit naujubillah saat ini. Bisa bertahun tahun baru dapat kartu identitas yang sebenarnya adalah haknya sebagai warga negara.

Tapi kondisi ini beda, kalau dia anak pejabat atau orang penting, apalagi punya saudara yang bekerja di kantor dukcapil. Bikin KTP atau lainnya hanya sehari jadi atau istilahnya pelayanan prima. Gak kenal tuh kehabisan blanko alias jalur khusus. Akhirnya mereka (masyarakat) lebih memilih menggunakan jasa calo walau harus mengeluarkan sejumlah uang. Walau kemudian para calo itu ditangkapi oleh aparat. Tapi keberadaan mereka seolah samar samar antara dibutuhkan dan tidak. Jadi calo tak bisa di musnahkan, karena memang ada sebab akibat.

Atau ketika hendak membuat SIM, mereka lebih suka menjual nama salah satu kenalan, kerabat atau bahkan keluarganya yang petugas. Berharap dengan seperti itu, mereka akan lebih mudah mendapatkan layanan publik ini. Yang ada di otak sebagian besar masyarakat atau dari obrolan sekitar masyarakat bawah, mereka selalu beranggapan “lah kalau tes pasti nganu” atau “kalau ga tes juga nganu”. Lah piye kalau begini, apa nda keliru? Tidak bisa disalahkan juga masyarakat, karena mereka berkata dari pengalaman.

Hal ini juga terjadi dalam ranah – lain, seperti kesehatan, perizinan bahkan ke pendidikan. Pendidikan yang seharusnya bersih karena rumah generasi bangsa membangun diri, akhirnya juga berantakan. Jual beli bangku sekolah masih jadi isu yang selalu diobrolkan masyarakat ketika mendaftarkan anaknya masuk sekolah atau bangku kuliah. “Lah si Gendon mah anaknya anu, ya pasti masuk. Padahal tangannya Lengkong bekas jatoh pas tarik tambang,”. “Pasti dia nyogok,”. Atau “Punya orang dalem ga?, Anakku mau tak masukan ke nganu,”. Obrolan semacam ini jadi biasa kita dengar.

Selalu ada stigma “Kalau punya orang dalam pasti akan mudah”. Atau anggapannya “Kalau tidak punya siapa siapa pasti susah bikinnya”. “Mana bisa dia lulus, kalau enggak kasih duit sekian ratus juta,”. Mau dapat layanan kesehatan ke rumah sakit pemerintah saja, ketika rakyat biasa akan sulit mendapatkannya. Apalagi pasien asuransi BPJS kelas III pula, sudah pasti sulit, kalau kata anggota dewan RI Ribjka Ciptaning terjadi diskriminasi senyum. Boro boro senyum, pelayanan saja seadanya. Bisa dapat kamar itu sudah barang langka, banyak alasan yang dibuat sehingga tak ada kamar. Tapi ketika si pasien adalah anggota keluarga pejabat atau orang penting, kamar siluman selalu tersedia. Atau paling tidak, si pasien harus siap sedia kontak pejabat kenalannya. Kalau sakit lebih ampuh digunakan daripada kartu sakti. Memang orang miskin dilarang sakit itu benar adanya.

Dengan sederet permasalahan tersebut, wajar saja, jika kemudian masyarakat mengalami alergi dengan layanan publik. Semua memiliki rasa tidak percaya dengan pelayanan yang diberikan petugas. Akibatnya, ketika terjadi kesalahan dilakukan oleh para pemberi pelayanan publik, mereka sudah barang tentu jadi bulan bulanan masyarakat. Terlebih jika sampai di unggah ke media sosial, otomatis netizen +62 akan beramai membully-nya. Karena memang kekesalan itu yang dirasakan oleh masyarakat.

Seharusnya, ketika stigma atau obrolan negatif seperti ini berkembang di masyarakat, mereka yang bekerja dalam bidang pelayanan publik merasa malu. Sebab kredibilitas, transparansi dan profesionalitasnya sudah tidak dianggap. Jangan bangga ketika dia bisa mempermudah sanak saudaranya mengurus KTP, SIM, mendapat kamar rawat, sementara orang lain dengan kebutuhan yang sama atau bahkan lebih kerap kesulitan.

Untung saja kondisi ini tidak terjadi di KUA (Kantor Urusan Agama). Semisal ada warga di persulit, ketika mau menikah dia tidak bisa lantaran syarat ini itu. Waduh bisa gawat urusannya. Lalu akan timbul trauma terhadap KUA, dan mereka takut menikah. Lahh piye kalau gini. Misalnya lih ini. Semoga KUA tetap mudah diakses yahhh. Sehingga populasi jomblo bisa terus berkurang. Jangan sampai trauma juga loh. (*)

Bagiku menulis itu seperti jatuh cinta, yang hadir tanpa berencana dan indahnya datang tanpa rekayasa waktu. Ketika hasrat itu datang, maka menulislah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *