in

Korban Dihitung Melulu, RUU PKS Tak Kunjung Disahkan

RUU Seksual

Rakyat Indonesia rasanya tengah dihantam badai luar biasa datangnya beruntun, efeknya destruktif tetapi korbannya tetaplah masyarakat. Akhir Februari Indonesia didatangi tamu tak diundang berupa Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini angka korbannya tak kunjung melandai dibarengi. Keadaan ini berbarengan dengan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang hingga Juni mencapai 3,05 juta jiwa. Pertengahan Mei lalu, RUU Minerba berhasil disahkan. Hal ini berarti rakyat semakin terasing dari tanahnya sendiri. Disahkannya RUU Minerba menjadikan rakyat sebagai pengungsi di atas tanah sendiri. Ruang hidupnya semakin sesak, penuh ancaman konsesi dari aparat yang kian bringas dari hari ke hari.

Penting diingat bahwa DPR (Dewan Penindas Rakyat) juga sedang mengejar pengesahan RUU Cipta Kerja di mana RUU tersebut kembali menjadikan rakyat sebagai tumbal bagi kepentingan pemerintah dan korporasi. Di tengah pandemi dan ketidakpastian masa depan rakyat ini, DPR seolah tak bosan berulah. Awal Juli kemarin, DPR resmi mencabut RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) dari Prolegnas (Program Legislasi Nasional) dengan alasan ‘pembahasan yang agak sulit’. Hal tersebut tentu saja menuai kecaman dari sebagian masyarakat yang merasa penting untuk mendukung RUU PKS tersebut. Hasil terbaru pascaaksi yang digelar pada tanggal 16 Juli 2020 tepatnya di depan Gedung DPR RI, Wakil Ketua DPR beserta dengan Badan Legislatif DPR RI berjanji akan memasukkan RUU PKS di Prolegnas 2021.

Secara umum, RUU PKS disusun untuk mengisi kekosongan hukum karena peraturan sebelumnya tidak spesifik mengatur perihal kekeraasan seksual. Pada RUU PKS diatur 9 jenis kekerasan seksual secara spesifik, di antaranya adalah: Pelecehan Seksual, Eksploitasi Seksual, Pemaksaan Kontrasepsi, Pemaksaan Aborsi, Perkosaan, Pemaksaan Perkawinan, Pemaksaan Pelacuran, Perbudakan Seksual, dan Penyiksaan Seksual. Selain itu, kehadiran RUU PKS yang dinantikan sebagai angin segar oleh sebagian masyarakat karena penanganan hukum—apabila RUU PKS disahkan—berpihak pada perspektif korban. Fasilitas seperti rehabilitasi sosial dan layanan kesehatan yang dijamin oleh kepastian hukum.

Menurut data dari Komnas Perempuan, terdapat sebanyak 259.150 kasus pada 2016, meningkat menjadi 348.446 kasus pada 2017. Tak berhenti di sana, kasus kembali meningkat menjadi 406.178 kasus pada 2018 dan terus meningkat hingga mencapai 431.471 kasus pada 2019.  Menurut survei yang dilakukan oleh Lantera Sintas Indonesia bersama dengan Magdalene.co serta Change.org pada 2016 menunjukkan bahwa 93% penyintas kekerasan seksual tidak pernah melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum. Hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan. Penyintas merasa bahwa pelaporan kasus tidak serta merta menyelesaikan persoalan. Banyak kasus berujung damai. Sikap penegak hukum dan aparat pun seringkali tidak memiliki keberpihakan kepada korban atau biasa disebut dengan victim blaming alih-alih menghukum pelaku.

Kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi di ranah domestik atau rumah tangga melainkan juga terjadi di ruang publik. Bentuk dari kekerasan seksual di ruang publik dapat berupa pelecehan seksual di dalam transportasi umum atau penyerangan seksual di jalan. Hal tersebut dapat terjadi tanpa melihat batasan gender, etnis, agama, usia atau pun entitas yang bersifat individu lainnya. Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Kekerasan seksual mampu menghancurkan rasa aman serta mobilitas seorang korban terhadap akses ekonomi maupun partisipasinya di ruang publik.

Baca juga Pak Jokowi, Staf Milenial Gak Usah Khusus-Khususanlah! PNS Milenial Juga Stafmu

Selain di ruang publik semacam transportasi umum dan jalan umum, kekerasan seksual juga menyasar institusi pemerintahan termasuk di dalamnya institusi pendidikan. Pendidikan tinggi tidak menjamin terbebas dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Penelusuran yang dilakukan oleh Vice Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 174 penyintas pengaduan kekerasan seksual dari 79 kampus dan 29 kota.

Bentuk kekerasan seksual yang terjadi di kampus sangat beragam jenisnya. Dimulai dengan privilege kuasa dan kendali penuh yang dimiliki pelaku sehingga mampu melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Sebagai contoh, kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dosen di Universitas Diponegoro terhadap beberapa mahasiswi. Kasus tersebut berupa perabaan bagian anggota tubuh dan area sensitif korban seperti payudara, mencubit pipi hingga berusaha mencium korban tanpa kesepakatan kedua belah pihak. Hal tersebut terjadi berulang dan sudah menjadi rahasia umum. Kasus tersebut berakhir menggantung tanpa penyelesaian kasus yang jelas. Di lain tempat, puluhan atau mungkin ratusan kasus kekerasan seksual dialami oleh junior dan dilakukan oleh seniornya sendiri. Di tempat penulis berkuliah, kasus tersebut dialami oleh rekanan penulis sendiri. Kasus itu terjadi secara virtual, seorang senior laki-laki mingirimkan gambar kelaminnya kepada seorang junior perempuannya.

Di antara kasus-kasus yang kian marak terjadi secara umum maupun yang terjadi di lingkungan kampus, penting untuk kita agar terus mendesak agar DPR kembali memasukkan RUU PKS ke dalam Prolegnas dan segera disahkan. Hal tersebut tentu saja berangkat dari angka-angka kasus yang semakin meningkat dan penanganan kasus tersebut yang jauh dari kata layak. Pun sekiranya kita harus terus menghitung, harus dibarengi dengan langkah nyata nan konkret dari seluruh elemen masyarakat. Cukup sudah rasanya kita berkutat pada data dan angka karena sejatinya yang dibutuhkan ialah dukungan dan keberpihakan kepada korban. Perjuangan untuk mengesahkan RUU PKS ialah salah satu jalannya.

 

Biodata Penulis

Shinta Ressmy, mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan Untirta. Aktif berkegiatan di Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO). Dapat dijumpai di instagram @shintaressmy.

What do you think?

Ditulis oleh Redaksi Gunyam

Ruang sederhana untuk bersenang-senang. Kirimkan tulisan terbaikmu ke email kami di redaksi@gunyam.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0
Film Exam

Exam: The Power of Eighty Minutes

belajar di pendidikan virtual

Belajar Virtual dengan Anak-anak di Lapak Pemulung