in

Menolak Kacau Sebab Omnibus Law

Omnibus Law

Beberapa waktu belakangan ini, masyarakat Indonesia menghadapi oleh fenomena baru, yakni kemunculan Omnibus Law. Omnibus Law sering dikatakan sebagai UU sapujagat karena peraturan di dalamnya mencakup banyak sektor. Terdapat sebelas bidang kebijakan yang diatur dalam Omnibus Law di Indonesia. Hal yang sering mejadi polemik dalam Omnibus Law adalah RUU Cipta Kerja. Jika ditelaah dari batang tubuhnya, RUU ini terdiri dari 174 pasal, akan tetapi RUU ini juga turut menghapus, mengubah dan membatalkan 79 Undang-Undang terkait dengan pembangunan dan investasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dari sebelas poin kebijakan, beberapa poin penting di antaranya mengundang polemik di berbagai elemen masyarakat Indonesia. Berikut ini penjelasannya.

Pertama: Bidang Penyederhanaan Perizinan

Hal yang menjadi sorotan yakni adanya penyederhanaan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah. Penyederhanaan ini berimplikasi pada hilangnya beberapa jenis izin. Jenis izin yang akan hilang, misalnya, izin pemanfaatan ruang, lingkungan serta mendirikan bangunan yang diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha.

Kedua: Bidang Persyaratan Investasi

Terdapat dua hal penting yang disoroti. Pertama, perluasan bidang usaha yang pada awalnya menutup kesempatan bagi investasi asing, misalnya pada produksi senjata dan mesiu serta peralatan perang. Dibukanya kesempatan bagi investasi asing dalam dua sektor tersebut, ada kemungkin ancaman terhadap kedaulatan negara, ketahanan serta keamanan nasional.

Kedua, adanya penghapusan persyaratan investasi yang krusial. Salah satunya penghapusan atas persyaratan untuk mendirikan Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. Hal ini, pada awalnya berguna sebagai proteksi pemerintah terhadap perilaku investor yang semata mengejar keuntungan dan mengabaikan tenggungjawab sosial dan lingkungan.

Ketiga: Bidang Ketenagakerjaan

Pada bidang ini, pekerja rentan untuk mengalami peminggiran demi kepentingan investasi. Selain itu, negara tidak lagi memberikan perlindungan kepada para pekerja secara penuh, misalnya saja terdapat poin penghapusan cuti haid bagi pekerja perempuan.

Keempat: Bidang Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan bagi UMKM dan Koperasi

Pada bidang ini terdapat kekeliruan peraturan. Kekeliruan yakni membawa jenis rantai kemitraan yang hanya dilakukan oleh kemitraan rantai pasok sebagai syarat pembinaan dan pengembangan UMKM dan Koperasi.

Kelima: Bidang Dukungan Riset dan Inovasi

Sedikitnya terdapat enam permasalahan pokok dan mendasar bagi bidang ini. Enam permasalahan tersebut di antaranya:

  • landasan hukum yang tidak memadai,
  • ketidakjelasan tujuan riset dan inovasi,
  • ketidakjelasan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan,
  • ketidakjelasan mekanisme, dan
  • ketidakjelasan peran institusi yang relevan dalam riset dan inovasi.

Keenam: Bidang Administrasi Pemerintahan

Pada bidang ini kecacatan timbul di sistem mekanisme kontrol yang tidak memadai. Masalah juga terdapat pada perubahan kebijakan administrasi pemerintahan. Perubahan kebijakan tersebut yakni menghilangkan kontrol negara dalam memudahkan investasi dengan menghapus persyaratan perizinan.

Ketujuh: Bidang Pertanahan

Pada bidang ini, peraturan yang dibuat membuat dampak besar pada terabaikannya keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat, petani, dan pihak lainnya.

Kedelapan: Bidang Pemerintah dan Percepatan Strategis Nasional

RUU Cipta Kerja ini memperkenalkan mekanisme baru dalam bidang investasi dan Percepatan Proyek Strategis Nasional. Hal tersebut berdampak pada pengabaian tanggung jawab investor terhadap kewajiban dalam menjaga aspek lingkungan dan sosial. Iinvestor  menjadi bebas untuk mengejar keuntungan sebesar mungkin.

Kesembilan: Bidang Kawasan Ekonomi

Pada bidang ini, RUU Cipta Kerja menghapus AMDAL sebagai syarat dalam melakukan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Hal ini berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi ,dan ekologis masyarakat yang terdampak pembangunan.

Dampak Omnibus Law pada Sektor Lain

Di bidang pendidikan, jika Omnibus Law diterapkan secara beririsan dengan kebijakan Kampus Merdeka ala Nadiem Makarim, yang terjadi ialah semakin masifnya liberalisasi pendidikan. Sebagai contoh salah satu kebijakan Kampus Merdeka ala Nadiem Makarim ialah melakukan program kuliah praktik dengan porsi lebih banyak. Program kuliah praktik yang dimaksud ialah seperti magang dan program kerja sama dengan perusahaan.

Selain itu, kebijakan Kampus Merdeka lainnya yang merujuk pada liberalisasi pendidikan ialah dibukanya program studi baru di kampus. Sekilas memang terlihat baik untuk kemajuan pendidikan, tetapi siapa yang menyangka bahwa program studi yang akan dibuka ialah yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri.

Baca juga: Kalau Gemas, Reshuffle Saja Pak!

Atas dasar hal-hal yang tersebut di atas, masyarakat secara luas yang berasal dari berbagai kalangan, mulai dari aliansi buruh, pelajar dan mahasiswa, akademisi, aliansi jurnalis, pekerja seni kreatif dan masih banyak elemen lainnya bersatu untuk menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Gerakan tersebut menuntut agar pemerintah menggagalkan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Penolakan Masyarakat

Tidak bisa dipungkiri, masyarakat terus melakukan gerakan menolak Omnibus Law yang dilakukan mulai dari daerah hingga skala nasional. Letupan emosional masyarakat yang terjadi di daerah akan menuju titik klimaksnya dalam skala nasional. Belajar dari berbagai aksi yang dilakukan dalam skala nasional, letupan di daerah selalu menjadi titik untuk mengawali gerakan sosial yang lebih besar.

Pada tanggal 16 Juli 2020 lalu, berbagai elemen masyarakat memadati kawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk menuntut penghapusan Omnibus Law yang tengah dikebut. Kesepakatan yang dihasilkan pada hari itu ialah tidak ada pengesahan Omnibus Law pada rapat paripurna hari itu. Selain itu, Badan Legislatif bersama dengan Wakil Ketua DPR menyampaikan bahwa tidak akan ada rapat pembahasan Omnibus Law selama masa reses. Namun yang terjadi justru sebaliknya, pada tanggal 22 Juli kembali dibuka Rapat Panitia Kerja RUU Cipta Kerja dan rapat tersebut dilaksanakan secara tertutup.

Gerakan menolak Omnibus Law harus terus digaungkan mengingat masyarakat akan terus dikorbankan oleh berbagai kebijakan yang tengah disusun pemerintah.  Harapan akan tatanan yang bebas dari penindasan agaknya akan didapatkan apabila massa aksi dapat bergerak secara masif dan sistematis melawan kondisi sosial yang ada. Iklim baru akan tercipta ketika keadaan sosial berubah dan tuntutan terpenuhi. Industri akan berubah menjadi lingkungan baru sesuai dengan tuntutan massa aksi. Untuk mencapai hal tersebut, masyarakat harus terus mempersatukan dan memperkuat perlawanan guna mengubah keadaan sosial sesuai dengan tuntutan.

Tanggapan Pemerintah

Di tengah pandemi ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Nahtan Kacaribu mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menyusut ‘sangat dalam’ pada kuartal kedua hingga minus 4,3%. Pemerintah sedang berupaya penuh mendongkrak ekonomi guna menepis resesi. Pembahasan Omnibus Law bukanlah suatu hal yang urgen, mengingat skala prioritas yang harusnya dilakukan ialah perbaikan ekonomi.

Seperti halnya penuturan yang dikatakan oleh akademisi dari Universitas Airlangga, Herlambang P Wirataman dan Amira Paripurna, Omnibus Law bukanlah solusi yang harus diambil ketika iklim investasi sedang layu, sebab investor enggan berbisnis di Indonesia. Reformasi birokrasi adalah salah satu langkah utama yang seharusnya ditempuh. Hal tersebut bukan tanpa alasan, menurut penelitian World Economic Forum pada 2017, korupsi dan birokrasi yang mengganggu (termasuk di dalamnya inefisiensi birokrasi dan ketidakstabilan kebijakan pemerintah) ialah faktor utama mengapa iklim investasi layu dan investor enggan berbisnis di Indonesia.

 

Shinta Ressmy, mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan Untirta. Aktif berkegiatan di Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO). Dapat dijumpai di instagram @shintaressmy.

What do you think?

Ditulis oleh Redaksi Gunyam

Ruang sederhana untuk bersenang-senang. Kirimkan tulisan terbaikmu ke email kami di redaksi@gunyam.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0

Si Kentang yang Jerawatan

Ikhlaskan

Hilang dan Ikhlaskan