in

LoveLove

RUU PKS Harusnya Jadi Pemersatu, Bukan Sebaliknya

Saya menemukan satu artikel yang menarik di Gunyam, ditulis oleh Sinta Ressmy dengan judul Korban Dihitung Melulu, RUU PKS Tak Kunjung Disahkan. Membaca tulisan tersebut harusnya sudah cukup untuk membuat kita mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Namun, kita tahu semua penolakan terhadap RUU ini kencang sekali, sehingga mampu membuat DPR lagi-lagi menunda pengesahannya. Yang menarik, penulis menyertakan data jumlah korban kekerasaan seksual yang juga dikutip oleh banyak penulis lain, untuk menunjukan betapa mendesaknya keadaan ini. Pertanyaannya adalah,  “Apakah angka-angka itu berpengaruh?”

Sederhananya, kesadaran mengenai kekerasan terhadap perempuan biasanya lahir dari pengalaman indrawi: melihat maupun mengalami. Sementara selama ini, pemberitaan hanya menampilkan angka—jumlah korban, jumlah kasus, hasil survei, dsb—orang menjadi sulit berempati hanya dengan angka-angka. Seperti tetangga kaya dengan pagar tinggi yang tak pernah kamu jumpai, saat terjadi perampokan di sana, kamu mengetahuinya justru dari berita di televisi, kamu dan keluargamu mendengarnya saat makan malam, dan tetap menyantap makanan itu dengan perasaan nyaman yang sama.

Tengok saja bagaimana kondisi masyarakat kita dalam masa pandemi ini. Angka-angka korban terpapar Covid-19 yang terus naik justru seperti tidak berarti. Masyarakat semakin abai pada protokol kesehatan. Dibenak banyak orang kematian hanya angka. Saya tidak bermaksud membandingkan kasus kekerasaan seksual dengan pandemi yang sedang kita alami saat ini. Terlalu gegabah. Saya hanya melihat ada pola yang sama dari reaksi masyarakat. Pengabaian.

Tujuan-tulisan ini sebetulnya sederhana saja. Selain untuk melengkapi apa yang sudah redaksi buat dalam artikel sebelumnya, juga sebagai salah satu upaya untuk memahami penolakan-penolakan atas RUU PKS.

Gemas dengan Kelompok yang Menentang

Beberapa bulan lalu, saya  bagian dari orang-orang yang gemas dengan kelompok-kelompok yang sangat lantang menentang RUU ini. Bahkan saya ikut bergabung dalam aksi #ReformasiDikorupsi akhir September di Jakarta. Melihat banyaknya dukungan—mulai dari masa yang turun aksi, atau  dukungan melalui petisi dan seruan-seruan di media sosial—sejenak saya optimis ini akan membuahkan hasil manis. Sampai kemudian saya dapati kabar mengenai dikeluarkannya RUU ini dari Prolegnas 2020.

Banyak pihak yang kecewa, tentu saja, pernyataan Marwan Dasopang selaku wakil ketua komisi VIII yang menggangap RUU ini sulit dibahas terasa sangat mengecewakan—karena terkesan menyepelekan— terutama bagi korban, keluarga korban, dan para penyintas.

Kegagalan RUU ini sebetulnya sudah bisa diprediksi banyak pihak. Apalagi jika kita melihat RUU ini sudah mandek di DPR sejak 2016. Namun, prediksi ini lahir bukan karena substansi, melainkan pengalaman-pengalaman panjang bagaimana kebijakan mengenai perempuan selalu mendapat jalan terjal. Begitu satu kebijakan lahir tentang perempuan, meski baru menjadi wacana, langsung mendapat banyak reaksi yang beragam. Masyarakat kemudian terbelah menjadi kelompok pendukung maupun kelompok penentang. Riuh sekali. Ini berbanding terbalik dengan masalah-masalah lain. UU Minerba misalnya, yang mendapat perhatian justru ketika sudah disahkan.

Salah satu upaya untuk memahami kondisi ini adalah dengan melihat kelompok penentang, maupun pendukung, apa yang menjadi alasan dan bagaimana reaksi itu terlahir.

Patresia Kirnandita, penulis Tirto.Id menyebut pertentangan ini selalu terjadi antara kalangan liberal dan konservatif. Dalam kasus RUU PKS, kalangan konservatif ini diwakili oleh Aliansi Cinta Keluarga (AILA), Aliansi Perempuan Cinta Pertiwi, dan Indonesia Tanpa Pacaran (ITP). Kelompok ini sebetulnya tidak besar, tapi mereka punya suara lantang sehingga mampu merebut ruang-ruang publik dan membentuk opini. Bagi mereka prinsip patuhan perempuan terancam dengan adanya RUU PKS. Prinsip ini juga tak lahir dari ruang hampa, ia ada beriringan dengan semakin tingginya semangat keberagamaan di kalangan anak muda. Fenomena sosial ini disebut dengan ‘hijrah’.

Sementara, kelompok pendukung diwakili oleh LBH APIK sebagai inisiator bersama Komnas Perempuan. Tentu masih banyak lagi yang mendukung, bahkan tokoh-tokoh publik seperti Najwa Sihab, Alissa Wahib, Aktris Hannah Al Rasyid, Penulis Kalis Mardiasih, bahkan Komika Sakdiyah Ma’aruf dan Sutradara Ernest Prakarsa. Derasnya dukungan dari berbagai kalangan yang ada hampir di semua platform media sosial, ternyata tak cukup mampu membuat DPR mengesahkan RUU ini.

Pertentangan dua kelompok ini; yang dianggap liberal dan konservatif, akhirnya menimbulkan kebingungan pada masyarakat umum. Hal ini diperburuk dengan informasi yang tidak berimbang. Dalam kasus pemerkosaan misalnya, kita kerap mendapati fakta bahwa sebagian masyarakat lebih fokus pada personality korban, dengan cara mengungkit pakaian yang dikenakan, kehidupan sehari-hari, statusnya sebagai perempuan, dan lingkaran pertemanannya. Kalau hal itu tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dianut masyarakat, ya, sudah, kita tahu bagaimana jadinya. Menyebalkannya, cara pandang seperti ini juga digunakan aparat dalam penyelidikan kasus-kasus pemerkosaan.

Sebetulnya saya agak janggal menyebut kelompok pendukung sebagai kalangan liberal—begitupula dengan konservatif. Penamaan ini juga rasanya tidak tepat, seakan-akan identitas tiap kelompok sudah ajeg. Dibenak banyak pihak, konservatif itu religius, sementara liberal adalah kebalikannya. Ini yang berbahaya. Klasifikasi berdasarkan agama dapat menjadi sumber distorsi yang memicu permusuhan. Kita sudah sering melihat permusuhan berdasarkan klasifikasi ini dalam area pertarungan politik. Rasanya sudah cukup. Kita tak ingin ada lagi pertarungan diantara sesama perempuan. RUU PKS harusnya jadi pemersatu, bukan sebaliknya.

What do you think?

Ditulis oleh Agisthia Lestari

Pembaca yang rakus. Bercita-cita memiliki perpustakaan pribadi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0

Lembah Atma (Bagian Keenam)

Perbincangan Secangkir Kopi