in

Enam Dekade Hari Tani: Belenggu Revolusi Industri dan Ilusi Reforma Agraria Sejati

Agraira

Tulisan ini dibuat secara khusus untuk memperingati perjuangan Salim Kancil

***

Entah sejak kapan persepsi kita perihal petani sudah terkonstruksi. Sejak kita didudukkan di bangku sekolah, kita sudah akrab dengan gambaran paman petani yang hidupnya sederhana nan bersajaha; mengolah ladang dan sawah di pedesaan, berangkat kala fajar dengan caping dan cangkul, bekal yang diantar istri atau anak pada tengah hari, pulang saat senja hingga melimpahnya hasil pertanian kala musim panen tiba. Gambaran tersebut berhasil dipertahankan hingga puluhan tahun lamanya.

Menilik pada sisi lain, tak banyak kita temui anak yang bercita-cita menjadi paman petani. Banyak anak-anak yang bercita-cita untuk bekerja di gedung perkantoran bertingkat dengan jam kerja dari pagi buta hingga sore tiba serta menikmati macetnya jalanan perkotaan. Keinginan tersebut tidak hanya menjangkiti anak-anak di perkotaan namun juga anak-anak yang tinggal di pedesaan. Maka atas dasar hal tersebut, saya memutuskan untuk membuka tulisan ini dengan salah satu konsep pendidikan yang layak untuk kita perjuangkan.

Ben Laksana dan Rara Sekar yang merupakan pasangan akademisi yang juga bekerja pada industri seni, menggagas pendidikan kontekstual yang belum banyak digubris oleh pendidik kita. Padahal, pendidikan kontekstual lebih kita butuhkan dibandingkan dengan wacana pendidikan seperti Kampus Merdeka Ala Nadiem Makarim. Secara sederhana, pendidikan kontekstual menggagas pola pendidikan yang harus diberikan sesuai dengan kondisi geografis dan kemampuan peserta didik tersebut berada. Singkatnya, sebagai contoh, apabila peserta didik tersebut menetap pada kondisi bentang alam yang kering dengan curah hujan rendah, maka yang seharusnya diajarkan ialah bagaimana mengolah dan mencari sumber pangan alternatif selain padi yang notabene menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia, bukan justru diajarkan untuk melakukan urbanisasi sebagai bentuk jawaban dari krisis pangan dan kemiskinan. Begitu banyak pilihan, misalnya saja mengajarkan bagaimana peserta didik yang tinggal pada bentang alam seperti yang disebut sebelumnya untuk mengolah tanaman Sorgum (sorghum) atau sagu (Metroxylon sagu) sebagai tanaman sumber pangan alternatif. Pendidikan kontekstual semacam itu akan meminimalisir krisis pangan yang mungkin akan terjadi di kemudian hari.

Absennya kita dalam menggagas pendidikan bermakna seperti telah dijelaskan sebelumnya membuat kita terbelenggu dalam dogma perihal paman petani yang jauh dari kondisi objektif yang ada. Padahal, pada faktanya, kondisi di daerah jauh dari apa yang selama ini tertanam pada benak anak-anak Indonesia. Ratusan konflik agraria masih terjadi hingga hari ini dan berlangsung sebab dipelihara oleh sistem yang menindas.

Sejak disahkannya Undang-Undang Pokok Agraria pada 1960 yang bertujuan untuk menggantikan produk hukum perundang-undangan kolonial, Indonesia masih berada pada pusaran konflik yang menimpa petani, aktivis, warga lokal hingga masyarakat adat. Hal tersebut acapkali terjadi ketika terdapat wacana pengalihfungsian lahan. Lahan  yang semula tersebut sumber kehidupan bagi masyarakat dan penjaga keseimbangan ekosistem bagi alam diubah menjadi lahan industri, baik industri perkebunan seperti kelapa sawit yang bersifat monokultur (dan berdampak destruktif karena berpengaruh buruk pada ekositem dan beberapa faktor lain) hingga industri manufaktur yang dapat merusak ekosistem sekitar.

Sebut saja konflik yang menimpa masyarakat adat Kendeng dengan perusahaan semen. Apa yang hilang bukanlah semata lahan tempat tinggal dan hutan, melainkan adat dan ekosistem hayati yang tidak dapat tergantikan dengan apa pun. Hal tersebut tentu saja dipengaruhi oleh perubahan pola produksi. Semula, masyarakat percaya dengan apa yang ditanamnya namun seiring dengan perkembangan zaman, kita mengubah pola produksi masyarakat dengan langkah yang tidak hati-hati.

Berubahnya pola produksi masyarkat tentu tidak terlepas dari agenda revolusi industri yang telah digaungkan sejak James Watt menemukan mesin uap. Kapitalisme merupakan paham ekonomi dan oligarki yang menguasai sumber kekayaan serta alat dan sarana produksi. Kapitalisme mulai mengekspansi berbagai wilayah di dunia, tidak terkecuali Indonesia, guna mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Keadaan semacam ini tentu saja didukung oleh negara melalui regulasi-regulasi yang menguntungkan secara sepihak.

Misalnya saja pemerintah Indonesia tengah mempercepat pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang di dalamnya memuat berbagai regulasi yang menangani berbagai persoalan. Tak ayal RUU tersebut juga disebut sebagai RUU Sapu Jagat atau Omnibus Law. RUU tersebut misalnya turut memasukkan RUU Pertanahan yang kelak akan mengakibatkan negara mampu secara penuh menguasai tanah milik masyarakat sehingga dinilai kembali menghidupkan konsep domein verklaring (penguasaan tanah oleh negara) pada masa kolonial. Selain itu, RUU tersebut akan mempermudah proses penguasaan tanah melalui investasi.  Negara akan dengan bermurah hati memberikan izin usaha tanpa menimbang kepentingan lingkungan sebagai prioritas. Maka atas dasar hal tersebut, petani, warga lokal hingga masyarakat adat semakin terancam haknya. Jangan heran apabila kelak tak dapat lagi kita lihat hutan dan sawah melainkan real estate, pembangunan industri modern, properti. Hal itu tentu saja mengakibatkan kerusakan alam.

Reforma agraria sejati ialah agenda yang selalu terkucilkan dari rezim ke rezim. Program pembentukan bank tanah dengan dalih mempercepat proses pengadaan tanah justru akan semakin mengkerdilkan substansi dari reforma agraria sejati. Tujuan utama dibentuknya bank tanah ialah guna mendorong program pasar tanah bebas dan mendukung kebutuhan pengadaan tanah bagi kepentingan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Oleh karena itu,bank tanah akan semakin memperjelas situasi ketimpangan, konflik agraria serta mempermudah proses perampasan tanah.

Nampaknya kita harus mengubah pandangan kita terhadap paman petani seperti yang sebelumnya. Tak jarang petani direpresentasikan pula sebagai kekuatan komunis yang kejam. Terbukti pada 2018, tujuh petani dikriminalisasi akibat dituduh menyebarkan paham komunisme. Tuduhan tersebut didasari akibat adanya simbol palu dan arit di spanduk saat unjuk rasa munculnya tambang emas illegal di Banyuwangi. Akibatnya, mereka harus menanggung pidana.

Move on diperlukan sebab keadaan objektif telah memberi gambaran yang sangat memilukan. Negara agraris ternyata tak kunjung menjamin bahwa petani akan hidup sejahtera sebab realita tak selalu menyiarkan kabar gembira. Tidak ada ucapan selamat selama Hari Tani. Hak petani masih dibelenggu oleh revolusi industri dan oligarki serta reforma agraria yang belum sejati. Akhir kata, saya hendak mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melawan ketidakadilan sebab setiap hari ialah ladang bagi penindasan. Gunakan apa saja yang mampu merepresentasikan kekuatan besar. Jika simbolnya saja mampu menebar ancaman, maka pemilik palu dan arit niscaya mampu mewujudkan perubahan!

Hidup Rakyat!

Baca juga Perkara Memancing pun Bergeser Nilainya

Tentang Penulis

Shinta Ressmy, mahasiswi jurusan Ilmu Pemerintahan Untirta. Aktif berkegiatan di Sekolah Mahasiswa Progresif (SEMPRO). Dapat dijumpai di instagram @shintaressmy.

What do you think?

Ditulis oleh Redaksi Gunyam

Ruang sederhana untuk bersenang-senang. Kirimkan tulisan terbaikmu ke email kami di redaksi@gunyam.com

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0

The Social Dilemma: Manusia Sebagai Produk Teknologi

Covid-19

Covid dan Kelas Akselerasi Manusia