in

Pulau Sangiang dan Masalah-Masalah yang Tak Kunjung Selesai

Di tengah kebisingan Ibu Kota karena disahkannnya Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja pada tanggal 5 Oktober lalu, saya memutuskan untuk mengunjungi Pulau Sangiang, sebuah pulau yang keindahannya sudah dikenal masyarakat luas, terutama bagi para traveller. Pulau Sangiang sendiri termasuk bagian dari wilayah Desa Cikoneng, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang.  Saya tidak sendiri, tentu saja, tapi bersama beberapa kawan dari Pena Masyarakat. Untuk mencapai Pulau Sangiang sendiri, kami menumpang kapal nelayan dari pelabuhan Green Garden lama.

Tidak butuh waktu lama, hanya butuh sekitar satu jam kami sudah sampai ke lokasi yang kami tuju. Perjalanan laut yang tidak terlalu sulit membuat saya terbuai oleh suara pecah ombak dan mesin kapal, yang entah bagaimana, terasa sangat menenangkan. Ketika pulau semakin dekat di pandangan mata, saya mulai menyiagakan diri untuk menghadapi segala keindahan yang saya akan lihat. Dan ini terbukti: di awal saja saya sudah disuguhi pemandangan hutan mangrove yang cantik sekali, lalu dermaga kayu dengan deretan kapal nelayan, yang seakan-akan, berbaris rapi seperti hendak menyambut kedatangan saya.

Sewaktu masih dalam perjalanan, salah seorang kawan perjalanan saya memberikan informasi bahwa kelak di Pulau Sangiang akan, “nggak ada sinyal”. Oke lah, batin saya, namanya juga di pulau, wajar-wajar saja kalau susah sinyal. Tujuan saya pribadi ke Pulau ini memang untuk menepi: semacam istirahat sejenak untuk kemudian mengisi ulang energi. Masalah sinyal ini hal kecil saja bagi saya dibandingkan dengan masalah lain yang saya temukan di sana. Saya ceritakan di bawah, ya?

 

Masalah Pertama: Tidak Ada Listrik

Tunggu sebentar, ini saya masih di Provinsi Banten, kan? Bukan seberang samudra atau di belahan bumi yang lain? Ini benar-benar di Banten yang punya PLTU Suralaya itu kan?

Astaga! Ketika saya tahu bahwa tidak ada listrik di Pulau ini, mata saya langsung sibuk memperhatikan sekeliling, lalu menghitung rumah-rumah yang ada di sana. Hanya ada beberapa rumah kayu di sekitar dermaga, mungkin hanya belasan. Semakin masuk ke dalam, kondisinya tak jauh berbeda. Rumah-rumah kayu yang tesebar, dengan masjid dan Balai Desa Warga sebagai pusat. Kurang lebih hanya ada 40 KK yang tinggal di pulau ini. Apa ini alasannya?

Karena rumahnya hanya sedikit, dalam angan-angan saya, pemerintah bilang “nanti aja deh dulu nunggu pendudukanya banyak, baru kita pasang listriknya”. Lalu dalam angan-angan saya lagi, pengusaha menimpali, “Iya, Bos, mending kasih ke kita aja dulu, pabrik-pabrik butuh banyak pasokan nih. Kan, kalau pabrik jalan situ juga yang enak”.

Pernah dengar istilah overthinking? Itu lho, yang katanya pikirannya berlebihan itu. Nah, kemungkinan saya mendadak overthinking. Sebabnya: saya susah payah mencari jawaban kenapa di zaman harga smartphone lebih mahal dari harga motor bebek, masih ada juga satu wilayah, dekat dengan pusat peradaban pula, yang tidak punya listrik. Heran saya.

 

Masalah Kedua: Konflik dengan PT. Pondok Kalimaya Putih (PKP)

Pulau Sangiang punya pantai yang sangat cantik, Pantai Panjang namanya, dengan bukit-bukit karang di sisi kanan dan kirinya. Juga terdapat Goa Kelelawar yang biasanya menjadi tujuan wisata. Pada malam hari, kapal-kapal nelayan menjadi pemandangan sendiri yang sangat menakjubkan. Hanya satu yang menjadi masalah bagi saya: sampah.

Kalau tidak ada sampah sebanyak ini, pastilah Pulau ini punya lebih banyak wisatawan. Masyarakat setempat akan sangat terbantu, UMKM akan tumbuh berkembang, ada sumber pendapatan yang lebih baik. Mungkin, kalau sudah begini pemerintah akan berbaik hati memberikan listrik dan menyediakan tower-tower agar sinyal tak lagi jadi “barang langka”. Usut punya usut, ternyata bukan sampah yang jadi masalahnya. Tetapi konflik dengan PT. PKP lah sumber utamanya.

Jadi begini, pulau yang memiliki luas sekitar 750 hektar ini ternyata tak sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat Pulau Sangiang, tetapi telah diambil alih oleh PT. PKP sejak akhir tahun 80an melalui mekanisme Hak Guna Bangunan (HGB). Itulah kenapa, pada bagian sisi pulau yang lain saya melihat Cottage-cottage mewah, juga dermaga yang jauh lebih bagus, namun kosong. Menurut masyarakat setempat, konflik bermula ketika PT. PKP mengklaim bahwa tanah yang ditempati oleh masyarakat setempat adalah milik mereka, dan meminta masyarakat untuk tak menempatinya lagi. Tentu saja ini ditolak warga.

Bagi warga, tanah tersebut merupakan tanah ulayat, atau tanah adat yang diberikan oleh Kesultanan Lampung kepada masyarakat di sana sejak ratusan tahun lalu. Sejatinya, tanah tersebut adalah bagian dari kehidupan masyarakat Pulau Sangiang, merupakan hak yang akan mereka pertahankan. Belum lagi, PT. PKP juga mengkriminalisasi warga dengan mengadukan 3 orang penduduk asli ke Pengadilan Tinggi Banten dengan tuduhan tindak pidana pasal 385 angka 4 KUHP atau pasal 167 KUHP terkait penyerebotan lahan atau menyewakan tanah yang bukan haknya. Konflik ini terjadi pada tahun 2018. Namun sebetulnya, sebelum diadukan ke pengadilan, konflik agraria ini telah terjadi sejak tahun 90an. Imbasnya, masyarakat jadi sulit mengembangkan kegiatan pariwisata di sana.

Konflik ini tentu saja diketahui oleh pihak pemerintah Kabupaten Serang. Masyarakat di sana dengan didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lainnya telah melakukan upaya-upaya penyelesaian konflik, salah satunya melakukan pertemuan dengan PT. PKP dengan di Kantor Bupati Serang. Sayang sekali, PT. PKP mangkir dari pertemuan tersebut dan memilih menyelesaikannya di meja persidangan. Tapi itu juga tak menyelesaikan akar masalah, konflik tetap berlanjut, berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Sehingga yang terjadi adalah tergerusnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah karena dianggap berpihak pada pengusaha.

Kalau saya jadi mereka, rasa-rasanya saya pun akan bertindak demikian. Bayangkan, sudah tidak ada listrik, sumber mata pencaharian hanya menangkap ikan dan berkebun, tidak ada sekolah, pemerintah hanya datang di saat masa pemilu dan pemilukada saja, dikriminalisasi pula. Hah.

 

Masalah ketiga: dihantui oleh RZWP3K

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) sejatinya adalah program pemerintah di bawah Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ini merupakan sebuah acuan untuk provinsi-provinsi di Indonesia agar menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) mengenai tata kelola ruang laut. Dalam versi pemerintah, RZWP3K berfungsi sebagai dokumen formal perencanaan daerah yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kebijakan Penataan Ruang; memberikan kekuatan hukum untuk pemanfaatan ruang laut; alat sinergitas pemanfaatan spasial; acuan pemberian izin pemanfaatan ruang; serta, perisai legitimasi peruntukan ruang laut.

Sederhananya, ini soal pemetaan wilayah laut, yang nantinya diperuntukan bagi nelayan, kawasan konservasi, pesisir, pelabuhan, industri pariwisata, atau bagi industri-industri besar seperti pertambangan pasir, batubara, dan kimia. Boleh jadi, ini semacam perayaan bagi industri-industri besar, terutama pembangunan pertambangan pasir dan batu bara, juga pembangunan resort-resort untuk pariwisata, karena izinnya yang dipermudah. Tapi bagaimana dengan nelayan dan masyarakat pesisir? Lebih mirip disebut bencana, sejujurnya.

RZWP3K sebetulnya memiliki potensi untuk mengancam hak-hak masyarakat pesisir, hal ini terkait dengan lahan dan mata pencaharian mereka sebagai nelayan. Bagi masyarakat di pulau-pulau kecil, kebijakan ini nantinya akan memunculkan konflik kepemilikan lahan antara masyarakat dengan industri, atau korporat. Dan mempertajam konflik-konflik yang sebelumnya sudah ada, seperti yang terjadi pada masyarakat Pulau Sangiang dengan PT. PKP. Belum lagi, zonasi tangkap ikan akan membatasi hak ruang nelayan dalam mendapatkan ikan, dan jalur yang sebelumnya digunakan untuk ke darat atau wilayah tangkap ikan akan lebih sulit, karena harus berputar melewati batas-batas yang ditentukan dalam pemetaan. Masalahnya, pemetaan itu berlaku bagi manusia, dalam hal ini nelayan, tapi bagaimana dengan ikan-ikan di laut? Apakah mereka paham bahwa mereka harus ikut pindah juga?  Kan tidak.

Oke, itu hanya pendapat saya, yang terpikirkan saat saya berjalan-jalan di seputar Pulau Sangiang.

Penolakan warga terkait RZWP3K ini sudah banyak sebetulnya, tahun 2019 lalu bahkan Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari Banten mengungkapkan penolakan dengan melakukan Press Release. Alasan keberatan mereka adalah karena RZWP3K ini melegitimasi sekaligus melanggengkan perampasan ruang hidup masyarakat pesisir di Indonesia melalui sejumlah proyek pembangunan. Di antaranya: reklamasi, pertambangan pasir dan migas, industri pariwisata berbasis utang, konservasi berbasis utang, perkebunan kelapa sawit, pembangunan infrastruktur untuk pelabuhan serta industri maritim.

Sampai dengan pertengahan 2020, sebanyak 21 daerah telah menerapkan kebijakan RZWP3K ini. Termasuk Provinsi Lampung dan Makasar. Jakarta dan Banten masih dalam pembahasan. Hal ini karena penolakan masih terus terjadi. Dialog antara pemerintah, masyarakat, dan LSM juga terus berlanjut.

Namun berkaca pada situasi di Jakarta dan banyak daerah-daerah lainnya, yang hari ini masih diwarnai dengan gelombang aksi demonstrasi karena Omnibus Law Cipta Kerja. Nampaknya RZWP3K akan mengalami hal serupa: tetap disahkan meski penolakan terjadi di mana-mana. Kamu bayangin aja, yang menolak Omnibus Law yang itu berasal dari berbagai kelompok dengan jumlah masa yang besar: Buruh dan Mahasiswa. Pemerintah tetap aja tuh bergeming. Apalagi kalau cuma masyarakat pesisir dan nelayan.

Ah, cincailah itu. Kata pemerintah.

What do you think?

Ditulis oleh Agisthia Lestari

Pembaca yang rakus. Bercita-cita memiliki perpustakaan pribadi.

Komentar

Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0

Omnibus Law Cipta Kerja dan Degradasi Kepercayaan Publik

The Devil All The Time: Ketika Setan Mengaku Jadi Tuhan