in

Pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 untuk Siapa?

Pada Oktober 2016, pemerintah secara resmi mengumumkan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Jawa 9 dan 10 yang berada di Kawasan Cilegon, Banten. Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan selama 3 tahun, ini termasuk pemilihan pelaksana proyek dan penawaran join venture kepada perusahaan-perusahaan lokal dan internasional. Tahun berikutnya, PLN yang diwakili oleh PT Indonesia Power mengumumkan ikut join venture bersama PT Barito Pasific Tbk (BRPT) dengan kepemilikan saham sebesar 51%, lalu mendirikan PT Indo Raya Tenaga (IRT) sebagai pelaksana proyek. IRT kemudian mencapai kesepakatan dengan Doosan Heavy Industries and Constructions—perusahaan asal Korea Selatan—untuk pembangunan 2 unit baru yang berkapasitas 2000 Megawatt (MV) dengan nilai investasi sebesar 3,2 Miliar USD.

Faktanya, Doosan Heavy Industries and Constructions tak sendiri. Mereka juga menyertakan K-Exim (Bank Export Import Korea), KDB (Korea Development Bank), dan K-Sure (Korean Trade Insurance Corporation) dalam investasi ini. Melalui kesepakatan rencana pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10, Indonesia sedang menjalin hubungan yang mesra dengan Korea Selatan. Pada satu sisi ini bisa jadi berita baik, setidaknya bagi pemerintah. Namun, tidak bagi masyarakat terutama masyarakat Banten yang berada di sekitar kawasan PLTU.

Baca juga: Omnibus Law Cipta Kerja dan Degradasi Kepercayaan Publik

Energi kotor batu bara

Jika rencana pembangunan ini berlanjut, itu artinya ada 21 unit PLTU di wilayah Provinsi Banten. Jumlah terbanyak dibanding provinsi lain yang sekaligus menjadikan Provinsi Banten sebagai daerah dengan kualitas udara yang buruk. Hal ini terjadi karena energi kotor yang dihasilkan oleh batu bara sebagai bahan baku utama pengoperasian PLTU.

Dalam laporan yang dikeluarkan oleh Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi), PLTU batu bara dan emisi yang dihasilkan lewat cerobong asapnya menyebabkan masyarakat terpapar bahan-bahan beracun, ozon, dan logam berat. Belum lagi, pencemaran air dan udara terjadi meluas di sekitar kawasan PLTU menimbulkan beban berat bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Sebelum adanya rencana pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10, Banten sudah dalam keadaan darurat limbah industri. Tercatat, ada sekitar 14 ribu industri mulai dari industri besar, menengah, dan kecil di wilayah Banten. Banyak dari industri tersebut yang belum mengolah limbah dengan memadai, akibatnya kesehatan masyarakat sangat rentan akan penyakit seperti penyakit kulit dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).  Hasil pembakaran batu bara diindikasikan kuat menimbulkan polusi udara yang menyebabkan gejala penyakit kanker paru-paru, stroke, jantung, dan pernapasan. Ini akan menjadi beban yang berkali lipat yang mesti ditanggung oleh masyarakat Banten.

Tak sejalan dengan perjanjian iklim paris

Pada tahun 2015, negara-negara yang tergabung dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) bersepakat untuk menghentikan laju kerusakan yang diakibatkan oleh pemanasan global. Kesepakatan ini tertuang dalam Perjanjian Iklim Paris. Poin penting dalam perjanjian ini adalah bagaimana menahan laju peningkatan temperatur global hingga di bawah 2 derajat celcius dari angka sebelum masa Revolusi Industri dan mencapai upaya dalam membatasi perubahan temperatur hingga setidaknya 1.5 derajat Celcius di 2030 karena memahami bahwa pembatasan ini akan secara signifikan mengurangi risiko dan dampak dari perubahan iklim. Batu bara disepakati sebagai salah satu penyebab dari energi kotor karena menjadi sumber masalah utama bagi pemanasan global dan bahaya perubahan iklim. Itulah mengapa banyak negara yang berkomitmen untuk meninggalkan batu bara pada 2030.

Pemerintah Indonesia bahkan ikut meratifikasi perjanjian ini melalui UU No. 16 Tahun 2016 tetapi kebijakan strategis yang dibuat masih jauh dari kesepakatan. Buktinya adalah rencana pembangunan sembilan unit PLTU baru di Jawa dan Bali termasuk PLTU Jawa 9 dan 10. Program ini termasuk ke dalam pembangunan mega proyek kelistrikan 35.000 Mega Watt (MW) yang dibuat pemerintahan Joko Widodo dalam periode keduanya.

Ditolak masyarakat

Sejak awal, rencana pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 sudah ditentang masyarakat dan kelompok masyarakat. Selain nantinya akan menambah beban udara kotor, pembangunan PLTU batu bara sebetulnya berlawanan dengan tren infrastruktur energi masa depan. Jika mencermati secara saksama, tampaknya Provinsi Banten memang disiapkan secara struktural untuk bergantung pada energi kotor batu bara dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi listrik di pulau Jawa dan Bali, terutama konsumsi listrik industri.

Belum lagi, dalam penelitian yang dilakukan oleh Trend Asia, Walhi, dan Pena Masyarakat pada pertengahan tahun ini, PLTU Jawa 9 dan 10 berpotensi merugi karena kelebihan kapasitas di jaringan Jawa-Bali. Perkiraan berlebih permintaan listrik PLN telah menyebabkan tingkat pemanfaatan untuk pembangkit listrik hanya 57,3 persen pada jaringan Jawa-Bali yang hampir tidak layak. Itu artinya, beban kerugian justru akan ditanggung oleh masyarakat dengan kenaikan tarif listrik di masa mendatang.

Pada Desember 2017, Warga Suralaya dilaporkan mengeluhkan pembangunan PLTU terkait polusi debu, udara, dan kerusakan lingkungan. Oktober 2018, dilayangkannya surat terbuka dari organisasi lingkungan hidup Indonesia untuk pemerintah dan pemodal Korea Selatan meminta mereka tidak mendanai proyek PLTU karena bahaya dampak lingkungan dan kesehatan. Agustus 2019, gugatan oleh warga Banten dan Korea Selatan meminta institusi keuangan Korea untuk menarik diri dari pendanaan proyek. Petisi dari warga Banten untuk Moon Jae-in dan Ban Ki Moon untuk menghentikan dukungan terhadap proyek. Juni 2020, Aktivis dari Koalisi Masyarakat Sipil Tolak PLTU melakukan aksi simpatik di depan Kedutaan Besar Korea Selatan terkait pendanaan yang dilakukan oleh KEPCO (Korea Electric Power Corporation). Terakhir, Oktober 2020, aktivis gabungan dari Walhi, Trend Asia, dan Pena Masyarakat melakukan aksi di depan Kantor Gubernur Banten dan dilanjutkan dengan mengajukan gugatan terkait izin lingkungan PLTU ke PTUN Banten.

Dengan banyaknya penolakan yang ada, nampaknya pemerintah lebih memilih bersikap abai dan justru bersikeras melanjutkan rencana pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10. Hal ini memunculkan pertanyaan di benak penulis, jadi sebetulnya, pembangunan PLTU Jawa 9 dan 10 ini untuk siapa?

What do you think?

Ditulis oleh Agisthia Lestari

Pembaca yang rakus. Bercita-cita memiliki perpustakaan pribadi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Loading…

0
Kanker

The Emperor of All Maladies: A “Must Read” Biography of Cancer

Teruntuk Kamu