Pramono Anung, Jangkauan Transportasi Publik Jakarta Capai 93 Persen
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan bahwa layanan transportasi publik ibu kota menjangkau lebih dari 93 persen wilayah, didukung oleh peningkatan kualitas dan kepuasan masyarakat 97,5 persen.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan cakupan layanan transportasi publik di Jakarta telah menjangkau lebih dari 93 persen wilayah. Hal ini disampaikannya dalam Puncak Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Balai Samudera, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (29/9).
“Alhamdulillah, konektivitas transportasi publik di Jakarta sudah 93 persen lebih. Penggunaan transportasi publik juga terus meningkat, menunjukkan bahwa transportasi Jakarta mengalami perbaikan yang signifikan,” ujar Pramono pada Selasa (29/9).
Menurut Pramono, peningkatan kualitas layanan ini tercermin dari survei Litbang Kompas yang mencatat tingkat kepuasan masyarakat sebesar 97,5 persen. Dirinya juga menyoroti kenaikan posisi Jakarta dalam peringkat kota dunia.
Berdasarkan rilis Oxford Economic, Jakarta naik dari peringkat 287 pada 2024 menjadi peringkat 140 dari 1.000 kota dunia pada 2026. “Tentunya, di Indonesia, Jakarta nomor satu. Nomor dua adalah Surabaya di ranking 308, Medan di 371 dan Bandung di 409,” kata dia.
Pramono menyebut transportasi publik sebagai salah satu penilaian utama dalam peringkat tersebut, yang secara langsung memengaruhi daya saing korporasi di ibu kota. Pengembangan transportasi massal terus dilakukan, salah satunya lewat operasional LRT Jakarta lintas Kelapa Gading-Manggarai.
Rute sepanjang 12,2 kilometer itu memiliki 11 stasiun. Saat ini pengguna LRT tersebut telah mencapai lebih dari 12 ribu penumpang per hari, dengan target 80 ribu penumpang per hari. “Pemprov DKI terus memperkuat konektivitas untuk mewujudkan Jakarta yang terhubung. Salah satunya LRT Jakarta yang ke depan akan terus dikembangkan untuk memperluas jaringan transportasi massal hingga kawasan strategis seperti Dukuh Atas,” terangnya.
Pemprov DKI Jakarta juga menyiapkan perluasan penerima manfaat Kartu Layanan Gratis (KLG) dari 15 menjadi 21 golongan mulai 1 Januari 2027. Seiring kebijakan itu, Pemprov DKI akan menyesuaikan tarif sejumlah layanan transportasi publik.
Pramono turut menyampaikan rencana pengelolaan transportasi laut di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu secara profesional. Pengelolaan itu akan dilakukan melalui PT TransJakarta dan tidak lagi berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ia meyakini pengelolaan tersebut akan berjalan dengan baik, menunjukkan peran korporasi dalam efisiensi layanan publik.
Di sisi pelayanan, Pramono menekankan pentingnya perubahan budaya kerja di lingkungan Dinas Perhubungan agar semakin humanis. Menurutnya, perubahan itu tidak boleh mengurangi ketertiban dan ketegasan. “Sekarang saya melihat, Dinas Perhubungan DKI telah berubah menjadi lebih humanis. Saya menaruh harapan kepada saudara kalian, merubah wajah menjadi lebih humanis tetapi tidak kehilangan ketertiban dan ketegasannya,” tutur Pramono.
Ia juga mengapresiasi sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan layanan transportasi, termasuk pengaturan mobilitas penonton konser di Jakarta International Stadium (JIS).
