Menkeu Suahasil Didesak Terbitkan Bea Keluar Batu Bara
Desakan untuk Menteri Keuangan Suahasil Nazara menerbitkan bea keluar batu bara mengemuka, dinilai sebagai solusi atasi tekanan fiskal dengan potensi penerimaan negara mencapai Rp353,7 triliun per tahun.
Menteri Keuangan baru, Suahasil Nazara, didesak untuk segera menerbitkan aturan bea keluar atas ekspor batu bara.
Kebijakan ini dinilai krusial untuk keluar dari tekanan fiskal. Aturan tersebut diketahui beberapa kali tertunda di era Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa.
Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan (SUSTAIN), Tata Mustasya, menilai bea keluar batu bara menjadi solusi paling viable untuk mengurangi beban berat anggaran akibat gejolak geopolitik global.
Menurutnya, batu bara termasuk komoditas yang menerima windfall profit karena harganya ikut terkerek naik akibat kenaikan harga minyak global dampak konflik di Timur Tengah yang semakin meluas. “Batu bara termasuk komoditas yang menerima keuntungan besar karena harganya juga terkerek naik akibat kenaikan harga minyak global sebagai dampak konflik di Timur Tengah yang semakin meluas. Pengenaan bea keluar bisa menambah penerimaan negara cukup signifikan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (15/9).
Berdasarkan perhitungan SUSTAIN dengan menggunakan Harga Acuan Batu Bara (HBA) periode 2022-2024 dan kurs Rp15.000 per dolar AS, tambahan pungutan produksi batu bara berpotensi menambah penerimaan negara sebesar Rp84,5 triliun hingga Rp353,7 triliun per tahun.
Saat ini harga batu bara berada di level tinggi, sekitar 140 dolar AS per metrik ton, sehingga potensi penerimaan dari bea ekspor bisa lebih besar. Kenaikan harga minyak, kata Tata, biasanya terjadi bersamaan dengan kenaikan harga batu bara sebagai barang substitusi.
Menurut SUSTAIN, penerimaan dari bea ekspor batu bara dapat digunakan untuk mendanai proyek energi surya 100 gigawatt (GW) yang baru diluncurkan pemerintah.
“Penerimaan negara dari bea ekspor bisa mendanai pengembangan grid dan akselerasi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) Atap, khususnya untuk kelompok masyarakat yang berada di kategori Desil 5 dan 6,” kata Tata.
Kelompok masyarakat Desil 5 dan 6 dinilai rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok yang belakangan ikut naik mengikuti lonjakan harga minyak global. Pengurangan biaya energi dinilai dapat meringankan beban ekonomi mereka.
SUSTAIN menilai PLTS Atap menjadi proyek yang paling mudah direalisasikan dalam mega proyek 100 GW. Data PLN terbaru menunjukkan 60 persen kapasitas energi surya terpasang saat ini berasal dari PLTS Atap.
“Pemerintah dan PLN perlu menerapkan insentif dan proses integrasi grid, serta menghapus pembatasan kuota pemasangan panel surya. Pemasangan PLTS Atap bagi kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah, Desil 5 dan 6, menjadi bagian penting untuk menghadirkan kemandirian dan keadilan energi,” tegas Tata.
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmennya menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara sekaligus memastikan APBN mampu mendukung program-program prioritas pemerintah.
